172 judul tulisan di bawah ini, adalah karya tulis berupa “Opini/Artikel” yang kami tulis sejak tahun 1998 hingga 2012. Karya tulis tersebut pernah dipublikasikan di beberapa Koran Nasional (yaitu, Harian Kompas dan Kedaulatan Rakyat), dan sebagian besar di Koran dan tabloid daerah (yakni, Radar Sulteng, Mercusuar, Tinombala, Tribun Tengah, Formasi, Parigi Pos, dan Deadline News).
Tulisan dikelompokkan dalam beberapa tema, yaitu: seputar Bung Karno, problema hukum ketatanegaraan, hukum pidana, serta sorotan atas pembangunan daerah dan ketimpangan sosial kemasyarakatan lainnya….
Teristimewa bagi Mahasiswa Fak. Hukum Univ. Tadulako, Palu, saudara dapat mengakses tulisan tersebut, dengan mengirimkan email permintaan ke: muhammadong2004@yahoo.com
Dengan menyertakan:
-Nama lengkap:…………….
-No. Stb:…………………….
-Alasan Permintaan: ………………...(a. sekadar bacaan umum; b. untuk kebutuhan penulisan Skripsi)
-Judul Tulisan: ………………………(dpt lebih dari satu)
A. BUNG KARNO, SUPERSEMAR, DAN MASALAH G30S
1. Benarkah “Sukarno” dalang G30S? (Radar Sulteng, 3 Oktober 2009;
2. Benarkah Tidak Jelas, Siapa yang Bertanggung Jawab? (Radar Sulteng, 14 Oktober 2009);
3. Pandanganku Tentang Bung Karno (Mercusuar, 19 Juni 2001);
4. Sejarah yang Ditutup-tutupi (Radar Sulteng, 6 Oktober 2009);
5. Siapa Merebut Apa? (Tribun Tengah, 15 Oktober 2008);
6. Logika Historis Supersemar (Radar Sulteng, 11 Maret 2009);
7. Yang Masih Kontroversial di Seputar Supersemar (Radar Sulteng, 11 Maret 2010);
8. PKI dalam Wacana Konfrontatif (Mercusuar, 23 Mei 2000);
9. Komunisme dan Tap MPRS No XXV Tahun 1966 (Mercusuar, 25 April 2000);
10. Bung Karno dan Peristiwa 1 Juni 1945 (Radar Sulteng, 31 Mei 2010);
11. Benarkah Bung Karno Seorang Marxis? (Radar Sulteng, 5 Juni 2010);
12. Senja Kala “Putra Sang Fajar” Itu (Radar Sulteng, 28 Juni 2010);
No. 164. Rencana Terselubung, di Samping Isu Dewan Jenderal (Radar Sulteng, 1 Oktober 2010);
No. 165. BK, Skandal Seks, Hingga (soal) Pembubaran PKI (Radar Sulteng, 6 Oktober 2010);
B. MENYOAL TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA LAINNYA
13. Korupsi dan Kolusi dalam Proyek Perbaikan Jalan (Mercusuar, 18 Maret 2010);
14. Pengertian dan Pemahaman Publik Atas Korupsi (Mercusuar, 10 Juli 2008);
15. PK Pollycarpus dan Tuntutan Keadilan (Radar Sulteng)
16. Anggota DPRD + Dana APBD = Korupsi Berjamaah (Radar Sulteng, 13 Oktober 2004);
17. Buka Saja Topengmu (Radar Sulteng, 23 Mei 2005);
18. Korupsi di Parlemen dalam Perspektif Kriminologi (Radar Sulteng, 15 Agustus 2006);
19. Pembuktian Terbalik Dan Sapu Kotor (Radar Sulteng, 10 Maret 2005);
20. Pasang-Surut UU Anti Korupsi Kita (Radar Sulteng, 19 Juni 2008);
21. Menegakkan UU Ataukah Keadilan? (Radar Sulteng, 7 Agustus 2006);
22. Kekerasan dalam Rumah Tangga (Radar Sulteng, 16 Mei 2005);
23. Belajar dari Kasus Munir (Radar Sulteng, 28 Mei 2008);
24. Dulu di Bawah Meja, Sekarang dengan Meja-mejanya (Radar Sulteng, 18 Maret 2005);
25. Terdakwa Korupsi dan Keluarganya (Radar Sulteng, 10 Mei 2005);
26. SMS Santet dan Delik Santet (Radar Sulteng, 16 Mei 2008);
27. Saya Terjerat “Delik Penghinaan” (Radar Sulteng, 5 Juli 2004);
28. Murad U Nasir dan Pemerasan (Mercusuar, 19 September 2001);
29. KKN dalam Proses Pengadaan Tanah (Radar Sulteng, 6 Juli 2010);
No.167. Mengambil Alih Kasus Gayus (Mercusuar, 3 Desember 2010);
No. 168. KY, Koruptor dan Curiga Atas Putusan Hakim (Mercusuar, 13 Desember 2010);
C. PROBLEMA POLITIK, PEMILU, DAN HUKUM KETATANEGARAAN
30. Andaikan Boediono Benar-benar Di-impeachment! (Radar Sulteng, 20 Januari 2010);
31. Gus Dur dalam Pergumulan Politik dan Hukum Ketatanegaraan (Radar Sulteng, 6 Januari 2010);
32. Gus Dur si Pendobrak Hukum yang Menindas (Radar Sulteng, 2 Januari 2010);
33. Hak Konstitusional dan Sosialisasi Konstitusi (Radar Sulteng, 25 Januari 2010);
34. Hari ini, 5 Menit untuk 5 Tahun (tidak dipublikasikan)
35. Haruskah Wapres Menjadi Ban Serep? (Mercusuar, 13 Maret 2010);
36. 25 Calon Senator Sulteng (Radar Sulteng, 26 Desember 2003);
37. “Kontrak Politik” (Radar Sulteng, 17 September 2004);
38. Ajakan “Mencoblos Tanda Gambar Partai” (Radar Sulteng, 26 Februari 2004);
39. Apa Arti Sebuah Angka (Radar Sulteng, 14 Desember 2003);
40. Bagaimana (hasil) Kampanye Pemilu 2004? (Radar Sulteng, 2 April 2004);
41. Benarkah Pelimpahan Wewenang Bertentangan dengan UUD 1945? (Mercusuar, 22 Mei 2001);
42. Dari Perampokan Hingga Sumbangan (Mercusuar, 27 Juli 2002);
43. Ajakan Mencoblos Tanda Gambar Partai (Radar Sulteng)
44. Gus Dur dan pemberhentian Kapolri (Tidak dipublikasikan)
45. Haruskah Kita Menjadi Corong Undang-undang? (Radar Sulteng, 15 Agustus 2003);
46. Jusuf Kalla dan Kunjungan ke Pasar (Radar Sulteng, 15 Juni 2004).
47. Mediasi antara DPRD Morowali dengan Gubernur Sulteng (Radar Sulteng, 2 Oktober 2002); MASUK SOSIOLOGI HK
48. Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945 dan Problematikanya (Radar Sulteng, 22 Mei 2003);
49. Memperpanjang Masa Pensiun (Radar Sulteng, 19 Juli 2004);
50. Mengapa ada (lagi) Pajak Penerangan Jalan? (Radar Sulteng, 26 September 2002); SOS HK
51. Mengapa Kasus Pidana sampai Diperdatakan? (Radar Sulteng, 17 Juni 2004); PIDANA
52. Menggagas Paradigma Baru Kampanye Pemilu (Radar Sulteng, 24 Maret 2004);
53. Menimbang Tap XXVMPRS1966 (Kompas, 15 September 2003)
54. Mitos Politik dan Kekuasaan (Tinombala, 4 Oktober 1999
55. Negara Integralistik dan Politik Kekuasaan di Indonesia (Tabloid Formasi);
56. Panwaslu Laksana Makan Buah Simalakama (Radar Sulteng, 1 September 2003);
57. Pegawai Negeri: Profesionalisme atau Politik Praktis (Mercusuar, 15 Agustus 1998);
58. Pemerintah itu bukan Penguasa (Radar Sulteng, 21 Oktober 2008); SOS HK
59. Pemilih Yang Buta Huruf (Radar Sulteng, 1 Maret 2004);
60. Pemilu-KPU,dan Pers (Radar Sulteng, 4 Agustus 2003);
61. PNS Masuk Parpol: Apa yang dicari? (Radar Sulteng, 21 Februari 2004);
62. Polemik tentang Pajak dan Sumbangan (Radar Sulteng, 8 Agustus 2002);
63. Presiden dan Krisis Konstitusional (Radar Sulteng, 30 Oktober 2001);
64. Pro-Kontra Raperda Miras Kota Palu (Radar Sulteng, 13 Februari 2004); SOS HK
65. Quo Vadis UUD 45 Hasil Amandemen? (Radar Sulteng, 9 Mei 2002);
66. Saggaf Al Djufrie, Golkar, dan MPR (Radar Sulteng, 22 Juni 2002);
67. Serba-Serbi Kebingungan dalam memahami “Sumbangan” (Radar Sulteng, 7 September 2002);
68. Studi Bandinglah Sampai ke Negeri Cina (Mercusuar, 4 September 2003);
69. Uang Purnabakti DPRD (Radar Sulteng, 4 Maret 2004);
70. Umat Islam, Negara dan Pluralisme (Kedaulatan Rakyat, 25 Agustus 2007);
71. Jabatan Wapres: Haruskah Dihilangkan? (tidak dipublikasikan);
72. Upaya Hukum “Tibo CS” (Mercusuar, 6 Juni 2001) SOS HK
73. Yang Wajib diseret, Bush atau Saddam (Radar Sulteng, 17 Desember 2003); SOS HK
74. Ilmu Seorang Caleg (Radar Sulteng, 20 Maret 2009);
75. Jangan Menyalahgunakan Hak Prerogatif (Mercusuar, 9 Maret 2010);
76. Nuansa Psikologis Antarlembaga Negara (tidak dipublikasikan);
77. Optimalisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulteng (Radar Sulteng, 22 Oktober 2009);
78. Perda KTR dan Perlindungan HAM (Mercusuar, 25 Maret 2010;
79. Rokok, Pergeseran Nilai, hingga Soal Regulasi (Mercusuar, 29 Maret 2010); SOS HK
80. Saatnya Mengantongi 4 Orang Caleg (tidak dipublikasikan);
81. Sang Penggagas Hukum Progresif itu, telah Pergi (Radar Sulteng, 13 Januari 2010); SOS HK
82. UUD 1945 telah Empat Kali Di-amandemen Benarkah? (Radar Sulteng, 5 Februari 2010);
83. Ber-Golput dalam Pilkada (Radar Sulteng, 23 Juli 2005);
84. Pilkada Kita (memang) Masih Remang-remang (Radar Sulteng, 28 Maret 2005);
85. Gugatan terhadap Penafsiran Isi Konstitusi (Mercusuar, 7 September 2000);
86. Pemilu, KPU dan Pers (Radar Sulteng, 4 Agustus 2003);
87. Tap MPRS No 25 Tahun 1966, Dicabut atau Tidak (Mercusuar, 31 Mei 2000);
88. Pencabutan 7 Anak Kalimat, Sebuah Kontempelasi Historis (Mercusuar, 26 Agustus 1998);
89. Belajar di Balik Peristiwa 18 Agustus 1945 (Mercusuar, 19 Agustus 1999);
90. Wapres, Pelimpahan Kekuasaan dan Pemerintahan Kolegial (Mercusuar, 2 Desember 1999);
91. Benarkah Presiden Diberi Amanat untuk Memberi Mandat? (Mercusuar, 24 Agustus 2000);
92. Menyoal Amandemen UUD 1945 (Mercusuar, 31 Juli 1999);
93. Catatan Hukum terhadap Perma No 1 Tahun 1993 (Mercusuar, 19 Maret 1999);
No. 166. DPD hanyalah Perpanjangan Tangan DPR (Radar Sulteng, 26 November 2010);
No. 170. Konsep Integralistik: Dari Negara Ke Daerah (Radar Sulteng, 8 Januari 2011)
D. KRONIK SULAWESI TENGAH
94. DPRD Kota Palu, dan Kenaikan BBM (Radar Sulteng, 22 Mei 2008);
95. Berpulangnya KH. Idrus Alhabsy (Radar Sulteng);
96. Memahami Poso Sekarang (tidak dipublikasikan);
97. Bagi-bagi Kondom (Radar Sulteng, 23 Juli 2004);
98. Calon Bupati Parigi Moutong dan “Entrepreneurial Government” (Parigi Post);
99. Deklarasi ‘Malino’ dan Perjanjian ‘Poso’ (Radar Sulteng);
100. Kota Palu, Bebas Dari HIV ; Apa Iya ! (Mercusuar, 25 Mei 2001);
101. Makna Sebuah Sejarah (Parigi Pos, Minggu Kedua, Maret, 2003);
102. Masyarakat Parigi Moutong dan Pluralisme (Parigi Pos, 5 April 2003);
103. Membangun Kabupaten Parigi Moutong yang Bermartabat (Parigi Pos, Minggu Pertama, Februari 2003);
104. Merajut Sejarah Parigi Moutong (Parigi Post, Minggu Kedua, Maret 2003);
105. Palu diserbu Iklan Rokok (Radar Sulteng, 3 Februari 2004);
106. Parigi Moutong: Peluang dan Tantangan (Radar Sulteng, 26 Juli 2002);
107. Pembangunan Sosial-Ekonomi Kab. Parigi Moutong (Parigi Post);
108. PSK Di tangan Kanan dan Kiri (Radar Sulteng, 17 September 2002);
109. Quo Vadis Kapolsek Parigi (Parigi Pos, 6 Mei 2003);
110. Pernak-pernik Kampanye Cawali Kota Palu (Radar Sulteng, 27 Juli 2005);
111. Kelebihan dan Kekurangan Cawa(wa)li: Bukan Main! (Radar Sulteng, 8 Juli 2005);
112. Nurmawati Bantilan dan “Tes Urine” (Radar Sulteng, 19 Agustus 2002);
113. Pro-Kontra Raperda Miras Kota Palu (Radar Sulteng, 13 Februari 2004);
114. Tragedi Effata, Salah Tembak, dan Polisi Kita (Radar Sulteng, 13 Agustus 2004);
115. Deklama Menuju Perjanjian Poso (Radar Sulteng, 24 Oktober 2002);
116. Kota Palu, Narkoba dan Penanggulangannya (Mercusuar, 13 Oktober 1999);
117. Wanita dan Kasus Rica-rica (Mercusuar, 17 November 2000);
118. Catatan Ringan Untuk Pak Rully Lamadjido (Mercusuar, 21 Mei 2001);
119. Menyoal Calon Bupati Parigi Moutong (Radar Sulteng, Juni 2002);
120. Peradilan bagi Tibo Cs (Mercusuar, 11 November 2000);
121. Perlunya Perda Perlindungan Anak (Radar Sulteng, 25 Mei 2010);
122. Urgensi Pembentukan KPAID Sulteng (Radar Sulteng, 2 Juni 2010);
169. Mengapa Harus Ada Lagi Dalam Bentuk Perda? (Radar Sulteng, 30 Desember 2010
E. SOSIOLOGI HUKUM, DAN MASALAH KEMASYARAKATAN LAINNYA
123. Beberapa Pemikiran Dalam Menanggulangi Konflik Masyarakat (Mercusuar, 30 Mei 2001);
124. Doctor Honoris Causa (Radar Sulteng);
125. Dosen dan Politik Praktis (Tidak dipublikasikan);
126. Fasilitas Para dosen (Tidak dipublikasikan);
127. Filsafat Waktu (Radar Sulteng, 30 Maret 2004);
128. Guru, Pahlawan Tanpa Tanda Jasa: “Jangan Hanya Semu” (Mercusuar, 24 September 2001);
129. Kenaikan BBM, Tarif Angkutan dan Hati Nurani (Mercusuar, 26 Juni 2001);
130. Penangkapan Ja’far Umar Thalib (Radar Sulteng, 7 Mei 2002);
131. Putera Daerah (Radar Sulteng, 20 Mei 2002);
132. Sosiologi Rokok (Radar Sulteng, 28 Juni 2004);
133. Tahun Monyet (Radar Sulteng, 5 Januari 2004);
134. “Lampu Merah” (Radar Sulteng, 21 Juni 2004);
135. Hukum, Perempuan, dan Pengajarannya (Tidak dipublikasikan);
136. Menghukum Pers (Radar Sulteng);
137. Polisi: Duka dan Tantangan (Mercusuar, 10 Juli 2001);
138. Pungutan Liar (Mercusuar, 31 Agustus 2002);
139. Yang Wajib diseret, Bush atau Saddam (Radar Sulteng, 17 Desember 2003);
140. Pembebasan Meutya Hafid dan Budiyanto (Radar Sulteng, 24 Februari 2005);
141. Jadilah Pelayan Rakyat! (Radar Sulteng, 19 Agustus 2006);
142. Proyek Jalan Memang Sangat Menggiurkan (Radar Sulteng, 11 Juni 2008);
143. Polisi, Penganiayaan, Dan Hukum Yang Nyata (Mercusuar, 27 September 2001);
144. Arogansi Kekuasaan dalam Hukum (Mercusuar, 29 Agustus 1998);
145. Memaknai Sebuah Sejarah (Radar Sulteng);
146. Fragmentasi Sosial dan Konflik Agama (Mercusuar, 23 April 1999);
147. Renungan Tentang AIDS (Radar Sulteng, 28 Mei 2002);
148. Pemikiran ke Arah Reformasi Hukum (Mercusuar, 10 Maret 1999);
149. Independensi (Mercusuar, 25 Juli 2000);
150. Timbulkan Paradoksal Hukum (Mercusuar, 3 Agustus 1999);
151. “Sang Dalang” (Mercusuar, 8 Agustus 2000);
152. Mencermati Segi Keadilan dalam Pengadaan Tanah (Deadline News, 2 Agustus 2010)
153. Spiral Kekerasan di Buol, dan Polisi Kita (Radar Sulteng, 9 September 2010)
154. Mengotopsi Ulang Jenazah Kasmir Timumun (Radar Sulteng, 15 September 2010)
F. SPIRITUALITAS
155. “Muhammad” Dan Pemimpin Masa Kini (Mercusuar, 9 Juli 2001);
156. Mewacanakan Iblis (Mercusuar, 17 November 2003);
157. Muhammad, Jengis Khan, dan Stalin (Radar Sulteng, 3 Juni 2002).
158. Pemimpin dan Sifat “Kewaraan” (Mercusuar, 2 Agustus 2001);
159. Puasa = Training 30 Hari (Radar Sulteng, 20 Oktober 2004);
160. Sang Pemimpin (Mercusuar, 28 Juni 2000).
161. Ibadah Sosial, Ritual, dan Idul Fitri (Radar Sulteng, 10 November 2004);
162. Fenomena Ramadhan (Radar Sulteng, 25 Oktober 2004);
163. “Muhammad”, Raksasa Sejarah (Mercusuar, 19 Juni 2000);
BEBERAPA TULISAN TERAKHIR:
1. Konsep Integralistik: Dari Negara Ke Daerah (Radar Sulteng, 8 Januari 2011);
2. “2012” dan Tahun “Vivere Pericoloso” (Radar Sulteng, 2 Januari 2012);
3. Merasionalkan Hukum dalam Kasus “Sandal Jepit” (Mercusuar, 13 Januari 2012);
BERBAGAI (KARYA) BUKU YANG TELAH DIHASILKAN:
1. KORUPSI DI PARLEMEN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (ISBN: 978-602-8162-97-6, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP);
2. PEMERINTAH ITU BUKAN PENGUASA (ISBN: 978-602-8162-95-4, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP);
3. KRONIK HUKUM DAN SOSIAL DI DAERAH (ISBN: 978-602-8162-100-0, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP);
4. AROGANSI KEKUASAAN DALAM HUKUM (ISBN: 978-602-8162-92-1, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP);
5. MEMAHAMI ASAS LEGALITAS (DENGAN BERBAGAI PRAKTIK PENYIMPANGANNYA); SERTA PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIEL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA (ISBN: 978-602-8162-17, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP);
6. ISLAM DAN KEMANUSIAAN (ISBN: 978-602-8162-103-3, Penerbit: Lembaga Pengkajian Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Publik (LP2HKP).
SELAYANG PANDANG AKTIFITAS:
-Nasrullah Muhammadong, SH.LL.M.
-Dosen tetap pada Fak. Hukum Univ. Tadulako-Palu
PENGAJAR MATA KULIAH:
1. Hukum Tata Negara;
2. Ilmu Negara;
3. Hukum Administrasi Negara;
4. Hukum Pajak;
5. Ilmu Perundang-Undangan;
6. Hukum Kelembagaan Negara;
7. Hukum Parpol dan Pemilu;
8. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Hukum Perkebunan;
10. Politik Hukum;
11. Aspek Hukum Dalam Bisnis (di lingkungan STIE Panca Bhakti dn Fak. Ekonomi/non aktif);
12. Pendidikan Pancasila;
13. Hukum Pidsus (Materi Kejahatan Korupsi dan Terorisme);
14. Hukum Ketenagakerjaan;
15. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan
16. Hukum Pemerintahan Daerah.
MANTAN:
1. Ketua Litbang HMI Cab. Palu;
2. Ketua BPM Fak. Hukum Untad;
3. Ketua HMJ Tata Negara Fak. Hukum Untad;
4. Sekretaris Yayasan Anti Aids (YASA) Palu;
5. Pengurus Forum Putra-Putri Veteran Sulawesi Tengah;
AKTIFITAS ORGANISASI (HINGGA SEKARANG)
1. Direktur Yayasan Pelita Bangsa;
2. Dewan Penasihat Lembaga Pemantau-Pencari Fakta Indonesia, Cabang Sulteng;
3. Dewan Penasihat Yayasan Bina Cipta Alam Nusantara;
4. Wakil Ketua DPW Amanat Perjuangan Rakyat (AMPERA) Prop. Sulteng;
5. Pengurus Himpunan Sarjana Parigi-Moutong (HSPM);
6. Dewan Pakar Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif Daerah (LESEKDA);
7. Ketua Pusat Kajian Pemilu dan Partai Politik (PKP3) Fakultas Hukum, Univ. Tadulako, Palu.
AKTIFITAS DI BIDANG LEGISLASI:
1. Konsultan di World Vision Indonesia (WVI) Regio Sulawesi-Maluku;
2. Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik (NA) dan Raperda tentang “Pembentukan Peraturan Daerah” Prov. Sulawesi Tengah;
3. Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda tentang “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak” Prov. Sulawesi Tengah; serta
4. Ketua Tim Penyusun N.A. dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Prov. Sulteng.
NARASUMBER TENTANG MASALAH HUKUM:
1. Sosialisasi Raperda (Prov. Sulteng) tentang: Perlindungan dan Kesejahteraan Anak” di Tojo Una-una, pd tgl, 8 November 2010;
2. TVRI Sulteng “Sosialisasi Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak pd tgl, 24 Desember 2010;
3. RRI Sulteng (Kerjasama Fak. Hukum Untad dengan Mahkamah Konstitusi) tentang “Penyelesaian Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi, pd tgl 15 Mei 2009.
4. RRI Sulteng (dialog interaktif) tentang “Peran Parpol dalam Pencalonan Kepala Daerah, pada tgl: 30 April 2010;
5. RRI Sulteng (dialog interaktif) Tentang: “Pengadaan Tanah dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, pada tgl 25 Juni 2010;
6. RRI Sulteng (Kerjasama Fak. Hukum Untad dengan Mahkamah Konstitusi) Tentang: “Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung, pada tgl 8 Oktober 2010;
7. RRI Sulteng (dialog interaktif) Tentang: “Hak Atas Berkomunikasi dan Memperoleh Informasi: Menyahuti Lahirnya UU Tentang KIP”. pada tgl 8 Juli 2011;
8. RRI Sulteng (dialog interaktif), Tentang: “ Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan: Kasus Sulawesi Tengah”, pada tgl 27 Mei 2011;
9. RRI Sulteng (Bersama Kepala Biro Hukum Pemprov Sulteng), Tentang: “Peran Masyarakat dalam Pembentukan Perda”, pada tgl, 4 Juli 2011;
10. RRI Sulteng (Bersama Komisi Yudisial), Tentang: “Peran Posko Pemantauan Peradilan dalam Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bertanggungjawab”, pada tgl, 12 Juli 2011;
11. RRI Sulteng (Bersama Kaditlantas Polda Sulteng), Tentang “Kesadaran Hukum Berlalu-lintas”, pada tgl 15 Juli 2011; dan
12. Narasumber pada Seminar Nasional, dg tema: “Penguatan Lembaga Perwakilan, Sistem Presidensiil dan Daerah Melalui Perubahan UUD 1945 Komprehansif”, pada 9 November 2010, Penyelenggara: Dewan Perwakilan Daerah (DPD), R.I.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar